Hukum Islam Tentang Zakat

MATERI PAI KLS 10

 

HUKUM ISLAM TENTANG I NFAK, ZAKAT, HAJI DAN WAKAF

  1. A.   INFAK
    1. 1.    Pengertian Infak

Infak menurut arti bahasa adalah biaya, belanja atau mengeluarkan. Sedangkan infak menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang mebutuhkan dengan tujuan mencari ridha Allah.

Hukum infak ada dua yaitu :

  1. Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, yang disebut dengan nafaqah/nafkah. Firman Allah :

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq/65; 7)

  1. Sunat  yaitu mengeluarkan sebagaian harta kepada orang yang membutuhkan untuk mencari keridhaan Allah. Firman Allah :

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”   (QS. Al-Baqarah/2; 274)

  1. 2.    Perundang-undangan tentang Infak

Peraturan perundang-undangan tentang infak tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tengtang pengelolaan zakat, yang didalamnya terdapat klausul dalam pasal 13 dan 17 yang menyatakan :

Pasal 13 :

“Badan Amil Zakat dapat  menerima harta selain zakat, seperti infak, hinbah, wasiat dan kifarat.”

Pasal 17 :

“Hasil penerimaan infak, sadaqah, hibah,wasiat, waris dan kifarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha produktif.”

  1. 3.    Contoh Pengelolaan Infak

Banyak lembaga di Indonesia yang mengelola infak yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, khususnya kepada mereka yang tertimpa musibah atau bencana.

Infak juga dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif, misalnya untuk modal membuka koperasi sekolah, membiayai kegiatan kerohanian dan sebagainya.

  1. 4.    Membiasakan diri berinfak

Berinfak merupakan bagian dari amal saleh, untuk itu hendaknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk dapat membiasakan diri berinfak, maka sebaiknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Tanamkan keyakinan bahwa pada setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkannya.
  2. Tanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
  3. Mulaihah berinfak sesuai kemampuan, sehingga terbiasa setelah berkecukupan.

 

  1. B.   ZAKAT
    1. 1.    Pengertian Zakat

Zakat menurut arti bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah, bersih dan suci. Sedang zakat menurut istilah adalah kadar (ukuran) harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat hukumnya wajib. Firman Allah :

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah/9; 103)

Pada garis besarnya zakat terbagi 2 bagian yaitu :

  1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan setiap jiwa muslim laki-laki atau perempuan, besar, kecil, merdeka atau hamba sahaya yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadhan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun Syarat wajib zakat Fitrah adalah :

  • Islam
  • Hidup di bulan Ramadhan dan malam hari raya Idul Fitri walaupun hanya sebentar.
  • Memiliki kelebihan makanan pokok untuk dimakan di malan dan siang hari raya idul fitri.
  1. Zakat Mal

Zakat Mal atau zakat harta ialah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai dengan ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta tersebut.

Adapun harta yang wajib di zakati adalah sebagai berikut :

  • Barang tambang (Ma’din), yang wajib dizakati ada 2 yaitu :
  1. Emas, nisabnya (batas minimal wajib zakat) adalah 93,6 gram, sedangkan zakatnya adalah 2,5 % atau 1/40.
  2. Perak, nisabnya 624 gram zakatnya 2,5 %
  • Perniagaan/Perusahaan (Tijarah), semua harta perniagaan wajib dizakati, nisab dan zakatnya sama dengan emas, waktunya mengeluarkan zakatnya setelah haul (satu tahun) berniaga.
  • Hasil pertanian (Zira’ah), berupa biji-bijian yaitu seperti. Padi, jagung dan gandum. Buah-buahan seperti kurma dan anggur. Nisabnya adalah 930 liter/7 kwintal (untuk biji-bijian) bersih dari kulitnya, atau 14 kwintal yang masih berkulit. Zakatnya 5 % untuk pengairan yang memakai biaya, 10 % yang pengairannya tidak memakai biaya (tadah hujan). Waktu mengeluarkan zakatnya setiap kali panen.
  • Peternakan (An’am), yang wajib dizakati adalah :
  1. Unta, nisabnya 5 ekor
  2. Sapi/Kerbau, nisabnya 30 ekor
  3. Kambing/Domba, nisabnya 40 ekor
  • Barang terpendam (Rikaz). Barang terpendam yang ditemukan seperti emas, perak dan lainnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 % (1/5).
  • Uang (Nuqud), nisab dan zakat uang sama dengan zakat emas.

Golongan yang berhak menerima (Mustahik) zakat ada 8 Asnaf yaitu :

  1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
  2. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
  3. Amilin adalah oarang yang mengelola zakat.
  4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.
  5. Riqab adalah hamba sahaya yang mau memerdekakan dirinya.
  6. Gharim adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahtan dirinya atau umat.
  7. Ibnu Sabil adalah orang yang ada dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan bekal.

Firman Allah :

Artinya :”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah/9; 60)

  1. 2.    Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat

Perundang-undangan yang mengatur tentang zakat antara lain :

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999.
  • Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat empat aspek penting yang menjadi subtansi tentang zakat yaitu :

  • BAB II Pasal 5, tentang Tujuan Zakat
  • BAB III Pasal 6, tentang Lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat
  • BAB IV Pasal 2, tentang Harta yang Wajib dizakati
  • BAB V Pasal 16 ayat 1 – 3, tentang Pendayagunaan Zakat

 

  1. 3.    Contoh Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang-undang bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Contoh pengelolaan zakat fitrah dalam setiap tahun dititipkan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tingkat desa, disampaikan ke BAZ kecamatan kemudian ke BAZ Kabupaten, kemudia dana zakat itu didistribusikan kepada para mustahik yang sangat membutuhkan atau digunakan untuk kegiatan usaha produktifyang dapat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah.

  1. C.   HAJI dan UMRAH
    1. 1.    Pengertian Haji dan Umrah

Haji menurut arti bahasa adalah menyengaja berbuat sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi ka’bah (Baitullah) untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Umrah menurut arti bahasa adalah pergi menuju. Sedang menurut istilah umrah adalah pergi menuju ka’bah (Baitullah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang yang mampu seumur hidup satu kali, berdasarkan firman Allah :

Artinya : “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”              (QS. Ali Imran/3; 97)

  1. 2.    Syarat, Rukun, Wajib,  Haji dan Umrah
    1. a.    Syarat Haji dan Umrah

Syarat Haji dan Umrah ada lima yaitu :

  • Beragama Islam
  • Balig
  • Berakal sehat
  • Merdeka
  • Mampu, mempunyai bekal dan aman

 

  1. b.    Rukun Haji dan Umrah

Rukun Haji ada 5 yaitu :

  • Ihram yaitu niat haji
  • Wukuf yaitu diam di padang Arafah
  • Thawaf yaitu mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali
  • Sa’I yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali
  • Tahalul yaitu akhir dari ibadah haji ditandai dengan mencukur rambut minimal tiga helai.
  • Tertib yaitu berurutan sesuai dengan perintah.

Rukun Umrah sama dengan rukun haji kecuali wukuf.

  1. c.    Wajib Haji

Wajib haji ada 7 yaitu :

  • Ihram pada miqatnya
  • Bermalam di Muzdalifah
  • Melontar jumrah Aqabah
  • Melontar tiga jumrah (Ula, Wustha dan Aqabah)
  • Mabit (bermalam) di Mina
  • Thawaf Wada
  • Menjauhkan diri dari larangan selama ihram haji

Sedangkan Syarat Umrah hanya dua yaitu :

  • Ihram pada miqatnya
  • Menjauhkan diri dari larangan selama ihram Umrah

 

  1. d.    Sunat Haji

Hal-hal yang disunatkan dalam melakukan ibadah haji antara lain :

  • Menunaikan haji secara Ifrad yaitu mendahulukan haji dari pada Umrah.
  • Talbiyah, yaitu :

لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

  • Berdo’a setelah membaca talbiyah :

اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ مِنْ سُخْتِكَ وَالنَّار.

  • Thawaf Qudum
  • Melakukan salat dua rakaat setelah Thawaf qudum
  • Masuk ke ka’bah
  • Ziarah ke makam Nabi Muhammad saw dan Nabi Ibrahim as.

 

  1. 3.    Perundang-undangan tentang Pengelolaan Haji

Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan ibadah haji diantaranya :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 1960 tentang Penyelenggaraan urusan Haji.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 112 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan urusan Haji secara interdepartemantal.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan urusan Haji oleh Pemerintah.
  5. Keputusan Direktur Jendral bimbingan Masyrakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  6. 4.    Contoh Pengelolaan Haji

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan dan penyelenggaran ibadah haji dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

  1. Pemerintah menunjuk bank-bank pemerintah dan swasta untuk menampung setoran ongkos naik haji (ONH) dari masyarakat.
  2. Mendaftarkan diri ke Departemen Agama dengan melengkapi administrasi sebagai berikut :
  • Foto copy KTP
  • Surat Keterangan Serba Guna dari desa atau kelurahan
  • Foto copy surat nikah bagi yang berkeluarga
  • Pas foto
  • Keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Dinas kesehatan.
  • Mengisi formulir pendaftaran
  • Bukti pelunasan ONH
  • Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan

 

  1. D.   WAKAF
    1. 1.    Pengertian, Syarat dan Rukun Wakaf
      1. a.    Pengertian Wakaf

Wakaf menurut arti bahasa ialah menahan, berhenti atau diam. Sedang menurut istilah ialah menahan harta benda yang tahan lama zatnya untuk diambil manfaat oleh umum demi mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalil yang berhubungan dengan wakaf diantaranya ;

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS.Ali Imran/3; 92)

  1. b.    Syarat Wakaf

Ada 3 syarat wakaf yaitu :

  1. Barang yang diwakafkan harus tahan lama zatnya dan bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi zatnya.
  2. Milik sendiri
  3. Digunakan untuk tujuan baik

 

  1. c.    Rukun Wakaf

Dalam ibadah wakaf ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi antara lain :

  1. Wakif yaitu Orang yang mewakafkan dengan syarat :

ü  Balig dan rasyid artinya dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan jernih

ü  Tidak punya hutang

ü  Kemauan sendiri

ü  Wakaf tidak boleh dibatalkan

  1. Mauquf yaitu harta yang diwakafkan dengan syarat :

ü  Harta yang difakafkan zatnya tahan lama

ü  Batas-batasnya jelas

ü  Milik sendiri dan tidak dalam sengketa

  1. Maukuf ‘Alaih yaitu penerima wakaf syaratnya :

ü  Dewasa, bertanggung jawab dan mampu melaksanakan amanat.

ü  Sangat dibutuhkan oleh orang banyak, boleh diberikan kepada badan sosial atau yayasan yang berbadan hukum.

  1. Sigat yaitu serah terima wakaf.

 

  1. 2.    Perundang-undangan tentang Pengelolaan Wakaf

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dengan perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Pelaturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977
  2. Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977
  3. Pelaturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1998
  4. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. Kep/P/75 1978

 

  1. 3.    Contoh Pengelolaan Wakaf

Sesuai dengan perundang-undangan di atas, maka pengeloaan wakat di Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Calon waqif yang mewakafkan tanahnya harus menghadap Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) , dalam hal ini adalah Kepala Kantot Urusan Agama (KUA)
  2. Ikrar wakaf sedikitnya disaksikan oleh dua orang dewasa yang sehat akalnya dan dilakukan secara tertulis
  3. Ikrar wakaf dapat juga ditulis dengan persetujuan Departeman Agama Kota/Kabupaten yang menangani wilayah wakaf itu dan dibicarakan dihadapan PPAIW
  4. Tanah yang diwakafkan dalam keadaan tuntas bebas dari ikatan dan sengketa.
  5. Jika ikrar wakaf telah memenuhi srarat, maka PPAIW menerbitlan Akta Ikrar Wakaf.

Calon wakif sebelum berikrar wakaf terlebih dahulu menyerahkan administrasi sebagai berikut:

  1. Sertifikat atau surat kepemilikan yang sah
  2. Surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat setempat tentang kepemilikan tanah dan statusnya.
  3. Adanya izin Bupati atau Walikota.

 

Nazir yang dimaksud adalam perungang-undangn di Indonesia adalah suatu badan hukum khusuh yang mengurusi harta wakap. Mereka memiliki hak dalam pengelolaan wakaf yaitu sebgai berikut :

  1. Berhak menerima penghasilan dari harta wakaf yang ditentukan oleh Kepala Kantor Departeman Agama Kota/Kabupaten digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan.
  2. Menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kota/kabupaten
  3. Nazir disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban mengamankan harta wakaf, surat-surat wakaf dan hasil-hasil wakaf.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s